Pemerintah buka kembali penerimaan CPNS Batch 2 Untuk Kementerian/Lembaga, dan Provinsi Kalimantan Utara

Permerintah membuka kembali penerimaan untuk 60 Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sobat.Informasi disampaikan melalui website menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id, atau jika sobat pengguna medsos  facebook ataupupun twitter bisa diliat langsung di facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnu mengatakan penerimaan CPNS Tahun 2017 bertujuan  memenuhi kebutuhan pegawai pada posisi-posisi strategis yang mendukung Program Nawacita dan nantinya akan menggantikan  PNS yang pensiun sobat, serta sebagai efek dari meningkatnya beban kerja pada Kementerian/Lembaga.

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sobat, ujar pertimbangannya karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran yang masih sangat kurang pegawainya sobat. “Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ungkapnya di Jakarta sobat :). 

Berdasarkan informasi dari website KemenpanRB sobat bagi yang sudah melamar batch 1 di Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung sobat masih bisa daftar loh, namun jika sudah dinyatakan lulus/final pada penerimaan putaran pertama dan diharapkan untuk tidak mendaftar lagipada putaran kedua sobat. “Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,”

Adapun formasi lowongan CPNS pada kementerian dan kelembagaan yaitu sebagai berikut sobat :), berdasarkan website resmi dari KEMENPANRB sobat :).

Kementerian

1. Kementerian Keuangan, 2.880

2. Kementerian ESDM, 65

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300

4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329

6. Kementerian Perindustrian, 380

7. Kementerian PUPR, 1.000

8. Kementerian Pariwisata, 40

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610

10. Kementerian LHK, 700

11. Kementerian Perhubungan, 400

12. Kementerian Luar Negeri, 75

13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91

14. Kementerian Kesehatan, 1.000

15. Kementerian Pertanian, 475

16. Kementerian Sosial, 160

17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500

18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38

19. Kementerian PANRB, 91

20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21

21. Kementerian Sekretariat Negara, 178

22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40

23. Kementerian Agama, 1.000

24. Kementerian Perdagangan, 65

25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27

26. Kementerian Bidang Polhukam, 25

27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25

28. Kementerian BUMN, 25

29. Kementerian KUKM, 25

30. Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA

31. Kejaksaan Agung, 1.000

32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175

33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98

34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60

35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28

36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175

37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10

38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90

39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87

40. Komisi Yudisial (KY), 33

41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275

42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60

43. Badan SAR Nasional, 160

44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300

45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225

46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182

47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99

48. Badan Ekonomi Kreatif, 93

49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110

50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199

51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212

52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157

53. Setjen DPR, 85

54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67

55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299

56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70

57. Kepolisian Republik Indonesia, 200

58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25

59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53

60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26

PROVINSI

61. Kalimantan Utara, 500

Sobat perlu diingatkan kembali waspadai penipuan mengenai CPNS ini ya. Yang jelasnya sobat untuk informasi, pendaftaran, dan pengumuman kelulusan hanya diumumkan melalui website resmi sobat, jadi jangan percaya dengan oknum-oknum yang mennawarkan ataumpun menjanjikan bisa membantu supaya lulus dalam penerimaaan PNS sobat. 

Yupps sobat sekian informasinya ya,,, jika bermanfaat bagi kamu dan orang lain monggo dishare ya sobat.... Nuhun nyak.. :)

Source Image : https://www.menpan.go.id/site/